TERNATE, Giandra News – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).
Dokumen hasil pemeriksaan untuk Kabupaten Halmahera Tengah diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Tengah.
Perolehan opini WTP ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, capaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga menunjukkan progres positif dengan tingkat penyelesaian mencapai 72 persen.
Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah. Ke depan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai langkah penguatan sistem pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah secara berkala setiap triwulan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan disiplin administrasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih optimal dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Red)
Tinggalkan Balasan