Ketika Birokrasi Menjadi Ancaman bagi Perut Rakyat
Oleh: Riswan Sanun ( Ketua Umum Formapas Malut Periode 2025–2027 )
Di tengah gemerlap narasi hilirisasi yang terus dibanggakan pemerintah, ribuan pekerja tambang di Maluku Utara justru sedang hidup dalam kecemasan. Mereka tidak sedang menghadapi krisis harga nikel dunia, bukan pula menghadapi habisnya cadangan tambang atau perusahaan yang bangkrut. Yang mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan: ketidakpastian.
Ketidakpastian tersebut lahir dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejumlah perusahaan tambang. Persoalan ini muncul dari keputusan-keputusan strategis yang seharusnya telah diantisipasi jauh hari, namun justru berlarut-larut tanpa kepastian. Akibatnya, keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja di lingkar industri pertambangan Maluku Utara kini berada dalam ancaman.
Ironisnya, ancaman tersebut bukan disebabkan oleh faktor alam, bukan pula oleh krisis ekonomi global, melainkan oleh birokrasi yang seolah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyat.
Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah benar-benar memahami bahwa di balik puluhan ribu pekerja tambang terdapat puluhan ribu anggota keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor ini? Ataukah para pekerja hanya dianggap sebagai angka statistik yang berpindah dari satu laporan ke laporan lainnya?
Hilirisasi Dibanggakan, Pekerja Dikorbankan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menjadikan hilirisasi nikel sebagai salah satu mahakarya pembangunan nasional. Setiap forum investasi dipenuhi klaim keberhasilan, setiap kunjungan pejabat selalu memamerkan smelter, dan setiap pidato ekonomi mengangkat cerita sukses hilirisasi. Maluku Utara bahkan dijadikan etalase keberhasilan proyek tersebut.
Namun ada satu pertanyaan yang hingga kini belum pernah dijawab secara jujur: apa arti hilirisasi jika para pekerja hidup dalam ketakutan kehilangan pekerjaan?
Apa gunanya pabrik-pabrik raksasa berdiri megah jika ribuan pekerja yang menjadi tulang punggung industri justru tidak mendapatkan kepastian? Apa makna investasi triliunan rupiah jika masyarakat lokal terus dihantui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)?
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat. Dan hari ini, rasa aman itu perlahan menghilang.
Negara Terlalu Sibuk Mengurus Tonase, Lupa Mengurus Manusia
Dalam setiap kebijakan pertambangan, pemerintah selalu berbicara tentang produksi. Berapa juta ton yang dihasilkan, berapa target ekspor yang dicapai, berapa nilai investasi yang masuk, dan berapa kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun sangat jarang pemerintah berbicara tentang manusia.
Jarang terdengar pemerintah menghitung berapa keluarga yang terdampak jika aktivitas tambang berhenti. Jarang terdengar penjelasan mengenai nasib pekerja ketika RKAB terlambat disetujui. Seolah-olah manusia hanyalah pelengkap dari industri.
Padahal manusialah yang menggerakkan seluruh rantai produksi tersebut. Tidak ada dump truck yang berjalan sendiri. Tidak ada excavator yang bekerja sendiri. Tidak ada smelter yang beroperasi sendiri. Di balik seluruh aktivitas industri terdapat manusia yang bekerja siang dan malam.
Sayangnya, ketika ancaman datang, justru mereka yang pertama kali dikorbankan.
Ketika Keputusan di Jakarta Menghantam Dapur di Maluku Utara
Salah satu kelemahan terbesar birokrasi Indonesia adalah terlalu banyak kebijakan dibuat dari balik meja. Keputusan diambil berdasarkan dokumen, angka, dan laporan, tetapi sering kali lupa melihat dampaknya di lapangan.
Bagi sebagian pejabat di Jakarta, keterlambatan RKAB mungkin hanya persoalan administrasi. Namun bagi pekerja tambang di Maluku Utara, keterlambatan tersebut berarti ancaman terhadap masa depan keluarga mereka.
Bagi pejabat, satu bulan keterlambatan mungkin hanya soal prosedur. Namun bagi pekerja, satu bulan keterlambatan bisa berarti cicilan rumah yang gagal dibayar, biaya sekolah anak yang tertunda, hingga dapur yang tak lagi mengepul.
Inilah jarak yang terlalu jauh antara ruang rapat dan realitas rakyat.
Pekerja Butuh Kepastian, Bukan Janji
Sudah terlalu lama pekerja tambang hanya disuguhi janji. Janji bahwa pemerintah sedang mengevaluasi, janji bahwa proses sedang berjalan, janji bahwa keputusan akan segera keluar.
Namun pekerja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan janji. Anak-anak mereka tidak bisa bersekolah dengan janji. Tagihan bank tidak bisa dibayar dengan janji.
Yang dibutuhkan pekerja saat ini adalah kepastian.
Dalam dunia kerja, kepastian merupakan kebutuhan paling mendasar. Tanpa kepastian, seluruh kehidupan berubah menjadi spekulasi.
Ketika media menulis tentang potensi PHK ribuan pekerja, masyarakat sering kali melihatnya hanya sebagai angka. Padahal setiap angka memiliki wajah, cerita, keluarga, dan mimpi.
Ketika satu pekerja kehilangan pekerjaan, yang terdampak bukan hanya dirinya. Ada istri yang kehilangan sumber nafkah, ada anak yang kehilangan biaya pendidikan, ada orang tua yang kehilangan bantuan hidup. Bahkan warung kecil kehilangan pelanggan, pemilik kos kehilangan penyewa, dan sopir kehilangan penumpang.
Karena itu, PHK massal bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan. Ia adalah persoalan sosial, ekonomi, sekaligus kemanusiaan.
Maluku Utara Jangan Hanya Diingat Saat Menghasilkan Nikel
Selama ini Maluku Utara memberikan kontribusi besar bagi industri nasional. Tanahnya digali, bukitnya dibongkar, dan sumber daya alamnya dieksploitasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun ketika masyarakatnya membutuhkan perlindungan, respons pemerintah sering kali lambat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Maluku Utara hanya penting ketika menghasilkan nikel? Apakah daerah ini hanya dipandang sebagai sumber bahan baku industri nasional? Apakah rakyatnya hanya dianggap sebagai tenaga kerja yang bisa diganti kapan saja?
Jika jawabannya tidak, maka pemerintah harus membuktikannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar pidato, konferensi pers, atau slogan pembangunan.
Pemerintah boleh membanggakan hilirisasi. Namun apabila ribuan pekerja hidup dalam kecemasan akibat ketidakpastian kebijakan, maka keberhasilan tersebut kehilangan makna moralnya.
Sebab tujuan akhir pembangunan bukanlah angka investasi, melainkan kesejahteraan manusia.
Jangan Korbankan Pekerja
Alasan yang paling sering digunakan ketika terjadi keterlambatan adalah regulasi, evaluasi, kajian, verifikasi, sinkronisasi, dan berbagai istilah birokrasi lainnya. Padahal regulasi dibuat untuk melayani rakyat, bukan menyiksa rakyat.
Jika sebuah regulasi justru menciptakan ketidakpastian yang mengancam ribuan pekerja, maka regulasi tersebut harus dievaluasi.
Dalam situasi seperti ini, DPR RI tidak boleh diam. Mereka dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan diberi mandat oleh rakyat. Karena itu mereka harus berada di garis depan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan normatif atau melakukan kunjungan kerja seremonial.
Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan harus bersatu mencari solusi. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya produksi nikel, tetapi stabilitas sosial dan ekonomi Maluku Utara.
Jika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan secara bersamaan, dampaknya akan sangat besar. Pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli menurun, dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
Fakta yang paling menyakitkan adalah para pekerja menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan yang tidak mereka pahami. Mereka tidak ikut menyusun RKAB, tidak menentukan kuota produksi, dan tidak membuat kebijakan. Namun merekalah yang pertama merasakan dampaknya.
Inilah ironi terbesar yang dirasakan para pekerja, termasuk sekitar 18 ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan di kawasan Weda Bay Nickel. Mereka tidak menikmati keuntungan terbesar ketika industri berkembang, tetapi menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian ketika masalah muncul.
Di atas kertas, RKAB mungkin hanya sebuah dokumen. Namun di lapangan, RKAB adalah sumber kehidupan.
Di balik setiap lembar persetujuan RKAB terdapat ribuan pekerja yang menggantungkan harapan, keluarga yang berharap dapurnya tetap mengepul, anak-anak yang ingin terus bersekolah, dan masyarakat yang berharap roda ekonomi daerah tetap bergerak.
Karena itu pemerintah harus menyadari bahwa keterlambatan RKAB bukan sekadar keterlambatan administrasi. Ini adalah keterlambatan yang dapat mengubah kehidupan ribuan orang.
Jika negara benar-benar hadir untuk rakyat, maka jangan biarkan puluhan ribu pekerja tambang hidup dalam ketidakpastian.
Pembangunan harus tetap berjalan. Investasi harus tetap dijaga. Namun kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Pada akhirnya, nikel hanyalah komoditas. Investasi hanyalah instrumen ekonomi. Sementara rakyat adalah alasan utama negara ini berdiri.
Jika pilihan harus ditentukan, maka kepastian hidup pekerja harus didahulukan. Karena nikel bisa menunggu, investasi bisa menunggu, tetapi perut rakyat tidak pernah bisa menunggu.
Tinggalkan Balasan