TERNATE, Giandra News – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Minggu (1/6).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 18.00 WIT tersebut mengusung tema “Maluku Utara Krisis Keadilan” sebagai bentuk refleksi terhadap berbagai persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang dinilai masih terjadi di Provinsi Maluku Utara.
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate, Hakim Hi Sale, sementara koordinator lapangan dipercayakan kepada Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), Sofyan Selang.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan, melainkan harus menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut mereka, berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Karena itu, negara dinilai harus hadir secara nyata dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga.
Salah satu tuntutan yang disuarakan massa aksi adalah mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap aktor intelektual di balik kasus pembegalan payudara yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Ternate. Mereka menilai pengungkapan kasus secara menyeluruh sangat penting untuk memberikan rasa aman, khususnya bagi perempuan yang rentan menjadi korban tindak kriminal.
Selain itu, HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara. Mereka meminta pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah dan berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup.
Dalam sektor pelayanan publik dan kemanusiaan, demonstran meminta adanya evaluasi terhadap Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap berbagai kasus pembunuhan yang hingga kini belum terselesaikan di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Menurut massa aksi, lambannya penanganan sejumlah kasus tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mencerminkan belum optimalnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga.
Pada akhir aksi, HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate turut mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera menghadirkan solusi konkret bagi para pedagang Pasar Gamalama. Mereka juga meminta agar segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan dihentikan, sehingga ruang demokrasi dan perjuangan masyarakat sipil tetap terjaga.
HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya menjaga semangat Pancasila agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar diwujudkan, khususnya bagi masyarakat Maluku Utara.(Red)
Tinggalkan Balasan