SOFIFI, Giandra News – Di tengah keluhan masyarakat dan pelaku usaha akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Maluku Utara, Wakil Bupati Halmahera Tengah tampil menyuarakan kebutuhan riil daerah dalam rapat penyampaian aspirasi bersama pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan, Senin (18/05/2026), di Sofifi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara dan dihadiri oleh para Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota se-Maluku Utara, perwakilan BPH Migas, Pertamina, Organda, pengemudi lintas antar kabupaten/kota, hingga para pelaku usaha yang selama ini terdampak oleh terbatasnya distribusi BBM.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Halmahera Tengah menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan lagi sekadar isu distribusi, melainkan telah menyentuh denyut ekonomi masyarakat. Ia menilai kebutuhan BBM, khususnya Bio Solar, harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas transportasi di Halmahera Tengah yang saat ini menjadi salah satu daerah dengan laju pembangunan tercepat di Maluku Utara.
“Halmahera Tengah saat ini mengalami pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang sangat signifikan. Karena itu, kebutuhan BBM juga harus dipandang secara realistis dan proporsional,” tegasnya dalam forum tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Wakil Bupati mengusulkan agar kuota Bio Solar untuk Kabupaten Halmahera Tengah dapat ditingkatkan menjadi 3.000 kiloliter (KL) per tahun. Usulan tersebut dinilai penting guna menjamin kelancaran transportasi masyarakat, distribusi logistik antarwilayah, hingga stabilitas roda perekonomian daerah.
Kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini diketahui turut berdampak pada aktivitas para sopir lintas, pelaku UMKM, nelayan, hingga sektor perdagangan. Antrean panjang di sejumlah SPBU bahkan mulai memicu keterlambatan distribusi barang dan kenaikan biaya operasional transportasi.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, lanjut Wakil Bupati, tidak ingin persoalan energi menjadi penghambat pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi, BPH Migas, dan Pertamina akan terus diperkuat agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
“Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. BBM bukan hanya soal energi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi ruang penting bagi para pengemudi lintas dan pelaku usaha untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi akibat terbatasnya pasokan BBM di Maluku Utara. Pemerintah daerah berharap, hasil pertemuan tersebut dapat melahirkan langkah konkret demi menjaga stabilitas distribusi energi di seluruh wilayah kepulauan Maluku Utara.(Red)
Tinggalkan Balasan