Oleh, Fidel Kaserut ( Kader HMI Cabang Ternate )
Di negeri yang terlalu lama memelihara bayonet sebagai bahasa kekuasaan, rakyat akhirnya dicurigai hanya karena menonton film. Ironis. Koruptor bisa duduk nyaman di kursi kehormatan, oligarki bebas menjarah tanah dan laut, tetapi layar proyektor justru dianggap ancaman bagi negara. Di titik inilah wajah asli militerisme tampak tanpa topeng: ia tidak hanya ingin menguasai jalanan, tetapi juga menjajah imajinasi.
Pelarangan film Pesta Babi bukan sekadar perkara sensor. Ia adalah alarm keras bahwa demokrasi sedang dipereteli perlahan oleh mentalitas barak. Sebab setiap rezim yang takut pada karya seni, sesungguhnya sedang takut pada kesadaran rakyatnya sendiri. Mereka memahami satu hal: satu film dapat membangunkan lebih banyak keberanian daripada seribu pidato pejabat.
Militerisme selalu lahir dari paranoia kekuasaan. Ia hidup dari ketakutan, tumbuh dari kepatuhan, dan bertahan melalui pembungkaman. Dalam logika seperti ini, rakyat ideal bukanlah rakyat yang berpikir, melainkan rakyat yang diam. Buku dicurigai. Diskusi diawasi. Musik dianggap liar. Film dipersekusi. Bahkan imajinasi pun ingin diinterogasi.
Michel Foucault pernah menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui kekerasan, tetapi juga melalui pengendalian kesadaran. Negara tidak selalu perlu memukul rakyat; cukup membuat rakyat takut untuk berpikir berbeda. Di situlah sensor budaya menjadi bentuk kolonialisme paling halus: tubuh boleh merdeka, tetapi pikiran dipasung.
Yang paling mengerikan dari militerisme bukanlah suara tembakan, melainkan ketika masyarakat mulai terbiasa hidup dalam ketakutan. Ketika pembubaran diskusi dianggap sesuatu yang wajar. Ketika aparat memasuki ruang seni dan kebudayaan seolah-olah mereka satu-satunya penjaga moral bangsa. Padahal kebudayaan tidak pernah lahir dari laras senjata. Kebudayaan lahir dari kebebasan manusia untuk bertanya, meragukan, dan melawan.
Hari ini demokrasi Indonesia sedang berada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Secara prosedural, pemilu masih berlangsung, partai-partai masih berdiri, dan pidato tentang kebebasan masih diucapkan di podium-podium resmi. Namun di balik itu semua, ruang sipil perlahan menyempit. Kritik sering dianggap ancaman. Aktivisme dicurigai sebagai gangguan stabilitas. Mahasiswa yang turun ke jalan lebih cepat dipanggil aparat dibanding pejabat yang merampok uang rakyat.
Demokrasi kita perlahan berubah menjadi panggung formalitas. Rakyat diminta percaya bahwa selama pemilu masih ada, maka kebebasan tetap hidup. Padahal demokrasi tidak hanya diukur dari kotak suara, melainkan dari keberanian rakyat untuk berbicara tanpa rasa takut. Demokrasi hidup ketika seniman bebas berkarya, mahasiswa bebas berdiskusi, jurnalis bebas menulis, dan rakyat bebas mengkritik kekuasaan tanpa ancaman kriminalisasi.
Tetapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Aparat semakin sering hadir di ruang-ruang sipil. Kampus yang seharusnya menjadi rumah bagi pikiran kritis perlahan dijinakkan oleh birokrasi dan kepentingan politik. Diskusi dibubarkan dengan dalih keamanan. Demonstrasi diawasi secara berlebihan. Media sosial dipenuhi intimidasi digital dan propaganda buzzer yang bekerja membentuk opini publik agar tunduk pada narasi penguasa.
Demokrasi kita sedang sakit, dan penyakit paling berbahaya dari demokrasi yang sakit adalah ketika rakyat mulai kehilangan sensitivitas terhadap penindasan. Ketika intimidasi dianggap normal. Ketika sensor diterima sebagai kewajaran. Ketika kehadiran aparat di ruang seni dianggap bagian dari prosedur negara. Di situlah bahaya sesungguhnya bermula: bukan hanya pembungkaman oleh negara, tetapi juga matinya keberanian masyarakat untuk melawan pembungkaman itu sendiri.
Herbert Marcuse pernah memperingatkan tentang masyarakat yang dijinakkan oleh kekuasaan. Kritik dibungkam atas nama stabilitas. Perlawanan dicap ancaman keamanan. Perlahan, rakyat digiring menjadi manusia satu dimensi: hidup, bekerja, patuh, lalu diam. Tidak boleh marah. Tidak boleh curiga. Tidak boleh mengingat luka sejarah.
Kondisi ini semakin diperparah oleh wajah oligarki yang kian telanjang. Negara tampak begitu keras terhadap rakyat kecil, tetapi begitu lunak terhadap pemilik modal. Tanah adat dirampas atas nama investasi. Laut dipagari oleh kepentingan korporasi. Hutan dibabat demi industri ekstraktif. Namun ketika rakyat melawan, mereka justru dituduh menghambat pembangunan.
Dalam situasi seperti ini, militerisme dan oligarki sering berjalan beriringan. Yang satu menjaga stabilitas kekuasaan, yang lain menikmati hasil ekonominya. Rakyat hanya diminta diam dan menerima nasib. Demokrasi akhirnya kehilangan substansinya, lalu berubah menjadi alat legitimasi bagi segelintir elite untuk mempertahankan kekuasaan.
Di titik inilah seni menjadi sesuatu yang berbahaya bagi penguasa. Film seperti Pesta Babi adalah cermin. Dan kekuasaan yang takut pada cermin biasanya sedang menyembunyikan darah di wajahnya sendiri.
Sebab negara yang benar-benar kuat tidak akan gemetar di hadapan layar bioskop. Negara yang sehat tidak akan panik terhadap puisi, musik, teater, atau diskusi mahasiswa. Hanya kekuasaan rapuh yang sibuk memburu bayangan ketakutannya sendiri. Hanya rezim yang miskin legitimasi yang merasa perlu mengatur apa yang boleh ditonton rakyat.
Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa otoritarianisme selalu dimulai dengan pembatasan kecil yang dianggap sepele. Mula-mula diskusi dibatasi. Kemudian buku dilarang. Setelah itu seni diawasi. Lalu media dikendalikan. Dan pada akhirnya rakyat kehilangan kemampuan untuk membedakan mana kebebasan dan mana ketakutan.
Hari ini mereka melarang film. Besok mereka melarang buku. Lusa mereka melarang ingatan. Dan ketika rakyat tak lagi mampu mengingat, di situlah tirani tumbuh paling subur.
Karena itu, persoalan ini bukan semata tentang satu judul film. Ini tentang masa depan kebebasan berpikir. Tentang hak rakyat untuk menatap sejarah tanpa dipaksa menundukkan kepala. Tentang keberanian untuk mengatakan bahwa negara bukan tuhan, dan tentara bukan pemilik republik.
Republik ini dibangun bukan hanya oleh suara senjata, tetapi juga oleh suara penyair, mahasiswa, seniman, petani, buruh, dan rakyat kecil yang berani bermimpi tentang kemerdekaan. Negeri ini lahir dari keberanian rakyat melawan ketakutan, bukan dari kepatuhan membabi buta kepada kekuasaan.
Dan sejarah selalu membuktikan satu hal: setiap kekuasaan yang terlalu sibuk membungkam karya seni dan daya kritis, pada akhirnya akan tumbang oleh kesadaran yang tak pernah bisa ditembak mati.
Tinggalkan Balasan