Beringin Memayungi Rakyat, Selo Berkarya
Septinus Lobat, yang akrab disapa Selo, adalah putra Moi yang dewasa ini membuat geger para pendekar politik di Papua Barat Daya. Ia berhasil melangkah maju hingga terpilih sebagai Wali Kota Sorong (penguasa) ke-3, di sebuah kota yang sekian lama berada dalam dominasi kekuatan politik dari “negeri tetangga”.
Selo menapaki jalan politiknya dengan diusung oleh empat partai besar yang berkoalisi: PAN, NASDEM, PSI, dan BURU. Ia dikenal sebagai sosok yang dihargai di kalangan akar rumput. Hal itu terbukti dengan kemenangan Pilkada Kota Sorong dalam satu putaran. Dukungan koalisi empat partai dengan komitmen awal PSI sebagai rumah politiknya menjadi pijakan awal perjalanan Selo, yang juga pernah menjabat sebagai Koordinator PSI Indonesia Timur.
Namun, dinamika politik menghadirkan kejutan. Publik dikejutkan dengan terbitnya kartu anggota DPP Partai Golkar atas nama Septinus Lobat menjelang Musda Golkar Provinsi Papua Barat Daya.
Lompatan Politik dan Makna Strategisnya
Perpindahan Selo dari PSI ke Golkar tentu bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut dapat dibaca sebagai langkah strategis sekaligus penyempurnaan karier politiknya di Kota Sorong dan Papua Barat Daya.
Jika ditelisik dari rekam jejak dan historis perpolitikan Selo, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif.
Kita mengetahui bersama bahwa perolehan kursi terbanyak di provinsi maupun Kota Sorong dikuasai oleh partai berlambang beringin yang kerap dimaknai sebagai simbol besar, tinggi, dan memayungi rakyat. Golkar bukanlah pemain baru dalam memimpin lembaga legislatif; kehadirannya telah mengakar sejak awal berdirinya Kota Sorong.
Secara nasional, kekuatan Golkar saat ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM RI, Bapak Bahlil Lahadalia, merupakan salah satu figur nasional asal Papua yang memiliki posisi strategis di pemerintahan pusat. Jaringan dan kekuatan nasional inilah yang diharapkan menjadi efek domino positif bagi pembangunan Kota Sorong.
Catatan Kritis di Usia ke-26 Kota Sorong
Memasuki usia ke-26 Kota Sorong yang bertepatan dengan satu tahun periodesasi Septinus Lobat–Ansar Karim, kami menyampaikan catatan kritis sekaligus reflektif.
Menurut pandangan kami, pemerintahan saat ini seharusnya mulai menunjukkan terobosan pembangunan yang signifikan dan menyentuh langsung masyarakat. Ada empat kelompok konstituen yang menurut hemat kami harus menjadi fokus utama pembangunan:
Lansia, Perempuan dan ibu hamil, Pemuda, Anak-anak
Keempat kelompok ini terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah, baik secara fisik maupun non-fisik. Program supremasi hukum, kesehatan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja harus dirasakan manfaatnya secara konkret.
Berdasarkan pengamatan kami, pemerintahan Septinus Lobat Ansar Karim belum sepenuhnya menunjukkan perubahan yang nyata dan menyentuh kelompok-kelompok tersebut. Padahal, dengan posisi Wali Kota yang juga Ketua Partai Golkar tingkat provinsi, seharusnya peluang akses terhadap agenda dan program nasional semakin terbuka.
Dengan kekuatan mesin partai yang sedang berada di puncak kejayaan nasional, Kota Sorong seharusnya mampu “menjemput bola” terhadap program-program pembangunan pusat. Apalagi jika komunikasi dan diplomasi politik antara Wali Kota Sorong dan Menteri ESDM RI berjalan baik, maka optimisme masyarakat tentu akan semakin kuat.
Peluang Politik dan Tantangan Demokrasi
Kami juga mencoba membaca arah politik ke depan. Apakah Wali Kota Sorong yang juga Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya ini akan bertahan dua periode di Kota Sorong? Ataukah ini menjadi batu loncatan menuju level provinsi, bahkan Pilgub 2029?
Peluang itu terbuka. Selo tidak kekurangan sarana politik. Ia adalah Wali Kota sekaligus Ketua Partai Golkar tingkat provinsi. Jika pada tahun kedua pemerintahannya ia mampu menghadirkan program-program spektakuler dan menyentuh sekitar 200 ribu lebih masyarakat Papua Barat Daya, maka separuh kekuatan politik provinsi bisa berada dalam genggamannya. Namun di balik peluang besar itu, terdapat tantangan demokrasi yang tidak kecil.
Checks and Balances serta Konflik Kepentingan
Dalam teori politik modern, prinsip checks and balances merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi. Jika seorang wali kota juga mengontrol partai dominan di DPRD, maka mekanisme pengawasan legislatif berpotensi melemah. Pimpinan dan fraksi partai bisa saja lebih tunduk pada arahan ketua partai dibanding menjalankan fungsi kontrol secara independen.
Situasi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest). Kepentingan partai dan kelompok bisa memengaruhi objektivitas kebijakan publik. Risiko “korupsi kebijakan” (political corruption) menjadi ancaman jika kepentingan publik tergeser oleh kepentingan partai.
Dalam konteks Papua sebagai daerah otonomi khusus, kekuasaan seharusnya digunakan untuk menjawab tantangan ketertinggalan, kesenjangan pembangunan, serta memperkuat keadilan sosial. Bukan sebaliknya.
Harapan dan Penutup
Meski demikian, seluruh keraguan itu dapat terjawab apabila pada awal tahun kedua pemerintahan ini mampu menghadirkan pembangunan yang nyata, bersih, dan berkeadilan. Jika diplomasi politik pusat dan daerah berjalan baik, maka Kota Sorong berpotensi menjadi kota maju di tanah Papua.
Pada akhirnya, semua kembali kepada Septinus Lobat: ke mana peluang dan kekuatan ini akan diarahkan? Apakah dua katana di tangannya akan menjadi simbol kekuasaan semata, atau alat untuk menegakkan keadilan dan kemajuan bagi rakyat?
Harapan kami sederhana: semoga Kota Sorong benar-benar menjadi kota yang berkeadilan, maju, dan memayungi seluruh rakyatnya.
Oleh: Manaf Rumodar Ketua Umum HMI Cabang Sorong
Tinggalkan Balasan