HALTENG, Giandra News — Ratusan pengemudi yang tergabung dalam Organisasi Ojek Kuleyevo Putra mendatangi Kantor Bupati Halmahera Tengah, pada Senin (07/09/2026). Mereka menyampaikan penolakan terhadap kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi Weda Go yang dinilai memengaruhi pendapatan ojek lokal.
Aksi penyampaian aspirasi itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Kasatpol PP, Sekretaris Dinas Perhubungan, dan Kepala Bidang Perhubungan Darat.
Tuntut Kepastian Regulasi dan Ruang Dialog
Ketua Ojek Kuleyevo Putra menegaskan, organisasinya telah lama hadir sebagai bagian dari sistem transportasi di Halteng. Kehadiran Weda Go, kata dia, berpotensi menggerus penghasilan para pengemudi yang selama ini menggantungkan hidup dari jasa ojek pangkalan.
“Kami tidak menolak kemajuan teknologi. Tapi kami juga harus dilindungi. Kami tidak menerima dengan adanya aplikasi Weda Go yang ikut melayani masyarakat tanpa ada kejelasan. Kami berharap persoalan ini ditanggapi dan dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Selain sebagai penyedia jasa angkut, para pengemudi juga menyoroti kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah. Aktivitas mereka di kawasan pasar, sebutnya, turut menyumbang penerimaan retribusi daerah.
Ojek Kuleyevo Putra juga meminta Weda Go melengkapi perizinan sesuai regulasi yang berlaku. Mereka berharap ada ruang komunikasi dan silaturahmi dengan pihak pengelola aplikasi untuk membahas persoalan ini bersama-sama.
Pemkab: Akan Fasilitasi Pertemuan dengan Weda Go
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menyatakan pemerintah daerah akan segera membahas persoalan ini secara lintas sektor.
“Untuk persoalan ini, kami akan melakukan rapat bersama dinas-dinas terkait. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan pihak Ojek Kuleyevo dan Weda Go untuk mencari jalan terbaik,” ungkapnya.
Pemkab menegaskan penyelesaian akan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Aspek yang menjadi perhatian antara lain kepatuhan regulasi, kepentingan masyarakat, keberlangsungan usaha transportasi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah hadir untuk mencari solusi yang adil dan terbaik bagi semua pihak,” tegas Wakil Bupati.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola Weda Go terkait aspirasi tersebut. (tim/red)
Tinggalkan Balasan