TERNATE, Giandra News — Kisruh yang terjadi pada forum pelantikan HMI Cabang Ternate yang berujung pada aksi pemukulan dan laporan polisi, serta diselesaikan dengan kesepakatan damai senilai Rp. 40 juta, menuai kritik tajam dari internal organisasi.
Ketua Umum HMI Komisariat Hukum, Anjas Kaimudin, menilai penyelesaian tersebut bukan merupakan islah organisasi, melainkan transaksi yang berpotensi membunuh iklim kritis dan dialektika di tubuh HMI Cabang Ternate secara permanen.
Menurutnya, kader yang melakukan pemukulan tidak bisa dipandang sebagai pelaku utama. Ia adalah aktor terakhir yang meledak di atas panggung konflik yang telah lama disiram bensin oleh provokasi, manuver curang, dan hilangnya adab dalam berforum.
“Jangan salahkan kader yang memukul. Dia hanya korban dari forum pelantikan yang sudah kehilangan adab, dari senior yang hobi mengadu domba, dari provokator yang memulai duluan dengan lisan,” ujar Anjas dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2026).
40 Juta Hari Ini Membunuh HMI Cabang Ternate Secara Permanen
Anjas menegaskan yang harus disoroti adalah kesepakatan damai senilai Rp 40 juta yang disebutnya telah memastikan Konferensi Cabang (Konfercab) besok tidak akan lagi memiliki dinamika.
Ia menilai Rp 40 juta tersebut bukan menyelesaikan masalah, melainkan cara paling halus untuk membunuh HMI Cabang Ternate.
“Hari ini kalian berpikir masalah selesai karena laporan polisi dicabut. Padahal hari ini kalian baru saja menciptakan undang-undang tidak tertulis di Cabang Ternate: Setiap dinamika ada harganya, dan harganya adalah 40 juta,” tegasnya.
Dampak jangka panjang dari kesepakatan itu, lanjut Anjas, adalah terciptanya generasi kader yang penakut dan memilih bungkam dalam forum.
Ketika Konfercab nanti digelar, ia memprediksi tidak akan ada lagi dialektika yang panas, interupsi, kritik kebijakan cabang, atau penolakan terhadap kandidat titipan.
“Semua akan diam. Semua akan setuju. Semua akan angguk-angguk. Bukan karena HMI Cabang Ternate sudah dewasa dan solid. Tapi karena semua kader sudah menghitung di kepalanya: Jika saya kritis hari ini, saya akan diprovokasi, dipancing memukul, dan harus menyiapkan 40 juta di kantor polisi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan pola tersebut organisasi tidak sedang dididik menjadi dewasa, melainkan sedang digiring menjadi generasi yang lebih takut pada laporan polisi daripada takut pada kemunduran organisasi.
Islah Seharusnya Gratis, Bukan Transaksi di Ruang Penyidik
Anjas juga menyoroti lokasi dan mekanisme islah yang menurutnya telah menggadaikan marwah organisasi. Seharusnya, islah dilakukan di sekretariat dengan semangat persaudaraan, bukan di ruang penyidik dengan kwitansi dan materai.
“Ini bukan islah. Islah itu gratis, karena kita bersaudara. Islah itu di sekretariat, dengan air mata dan pelukan, bukan dengan kwitansi dan materai di ruang penyidik yang sebesar 40 juta itu. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah transaksi,” kritiknya.
Menurutnya, otonomi cabang yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal seperti Majelis Wilayah KAHMI dan BADKO, justru digadaikan dengan membawa konflik internal ke ranah kepolisian.
“40 juta hari ini akan menjadi hantu di setiap forum HMI Cabang Ternate. Hantu yang akan membisiki setiap kader: Jangan kritis, nanti mahal,” pungkas Anjas.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut perdamaian yang dibeli di kantor polisi tersebut memang terlihat mengakhiri pelantikan dengan damai, namun akan melahirkan Konfercab yang damai semu.
“Konfercab nanti akan terlihat damai, tertib, dan kondusif. Tapi itu adalah kedamaian palsu. Keheningan yang dipaksakan. Keheningan kuburan. Karena dialektika telah mati, dibunuh oleh kesepakatan 40 juta di luar forum. Dan ketika dialektika mati, maka HMI Cabang Ternate tidak lagi melahirkan pemimpin. Yang lahir hanyalah pedagang konflik yang tahu cara mengubah provokasi menjadi uang,” tutupnya. (tim/red)
Tinggalkan Balasan