Manaf Rumodar ( Kader HMI Cabang Sorong)

Dalam diskursus sosiopolitik kontemporer, sering muncul retorika yang mendesak penghentian langkah-langkah perjuangan—baik dalam bentuk aktivisme, oposisi, maupun diskursus kritis—dengan dalih menjaga “stabilitas” atau “kepentingan bersama yang lebih luas”. Namun secara ilmiah dan objektif, klaim semacam ini kerap menjadi falasi logis yang diproduksi untuk memelihara status quo.

Ilusi Stabilitas dan Entropi HMI

Secara sosiologis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukanlah organisasi statis yang membutuhkan ketenangan absolut. Dalam teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf, kemajuan sosial justru lahir dari ketegangan struktural dan dialektika gagasan. Karena itu, menghentikan perjuangan atas nama “kepentingan HMI” sesungguhnya merupakan upaya menghentikan proses dialektik yang menjadi syarat kemajuan organisasi.

Sebagaimana ungkapan Benazir Bhutto, “Kapal dibuat bukan untuk ditambatkan di dermaga, melainkan untuk menghantam gelombang.”

Ketika perjuangan dihentikan secara prematur, yang lahir bukanlah perdamaian sejati, melainkan akumulasi ketidakpuasan yang terpendam di bawah permukaan. Pada titik tertentu, akumulasi itu akan meledak dengan daya rusak yang jauh lebih besar.

Namun demikian, setiap proses di HMI pada dasarnya adalah ruang pembentukan kader. Dari setiap resonansi konflik, akan lahir pelajaran dan kedewasaan intelektual bagi individu kader. Sebab, sebagaimana dikatakan Imam Ali Khamenei, “Jangan mengeluh tentang sulitnya proses. Tuhan memberikan peran yang sulit hanya kepada aktor-aktor terbaik.”

Komodifikasi “Kepentingan HMI”

Terminologi “kepentingan HMI” dalam banyak narasi sering kali mengalami reduksi makna. Pertanyaannya, HMI yang mana yang dimaksud?

Secara empiris, narasi tersebut kerap mewakili kepentingan kelompok hegemonik yang merasa terganggu oleh dinamika perubahan. “Kepentingan HMI” kemudian berubah menjadi floating signifier penanda kosong yang dijadikan tameng moral untuk membenarkan sikap apatis atau penyerahan diri terhadap kekuasaan.

Pada titik tertentu, kepentingan besar himpunan justru terkubur oleh hasrat pragmatis para penjilat kekuasaan dan pionir pemerintah. Fenomena ini bukan hal baru dalam diskursus politik HMI dewasa ini.

Ada anggapan bahwa agar HMI terlihat besar dan bermartabat, maka organisasi harus memperoleh pengakuan pemerintah. Padahal, besar atau kecilnya HMI tidak pernah ditentukan oleh like atau dislike pemerintah.

HMI lahir di luar pemerintah dan memiliki watak historis sebagai pressure group. Dalam konteks tertentu, HMI dapat menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi kemitraan itu tidak boleh berubah menjadi praktik penjilatan politik. Melawan ketidakadilan, bahkan dengan risiko besar, merupakan mahar perjuangan yang harus dibayar demi negeri yang dicintai: Indonesia.

Deeskalasi sebagai Penjinakan Intelektual

Mengakhiri perjuangan di tengah jalan sering kali merupakan bentuk deeskalasi yang tidak didasarkan pada tercapainya keadilan, melainkan pada kelelahan psikologis atau kooptasi sistemik. Dalam psikologi massa, kondisi ini disebut sebagai fase penjinakan.

Fenomena tersebut melahirkan beberapa konsekuensi:

Netralisasi Kritik

Narasi “demi kepentingan organisasi” memaksa aktor perjuangan merasa bersalah ketika melanjutkan kritik, seolah-olah mereka adalah ancaman bagi ketertiban himpunan.

Erosi Standar Etika

Perjuangan yang dihentikan demi kenyamanan sesaat pada akhirnya mengorbankan integritas jangka panjang demi stabilitas semu yang rapuh.

Konsekuensi: Stagnasi Struktural

Tanpa tekanan dalam bentuk kritik dan perjuangan, sistem kepemimpinan di tubuh HMI akan cenderung mengalami degradasi kualitas. Secara sosial, sebuah organisasi tanpa energi kritik akan bergerak menuju stagnasi dan kehancuran internal.

Karena itu, apabila HMI mulai alergi terhadap kritik internal, maka yang akan lahir adalah krisis kualitas dan kemiskinan gagasan.

Menghentikan perjuangan sebelum akar persoalan terselesaikan bukanlah tindakan heroik demi HMI. Itu adalah bentuk kapitulasi intelektual.

Kader HMI yang tampak “tenang” karena perjuangan dibungkam sejatinya sedang mengalami nekrosis fungsional: hidup secara organisatoris, tetapi mati secara ideologis. Pada akhirnya, cita-cita masyarakat adil makmur hanya akan tinggal slogan, bukan kenyataan.

Konklusi: Perjuangan Adalah Syarat Eksistensi

Kepentingan sejati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak terletak pada absennya konflik, melainkan pada keberanian menuntaskan dialektika hingga melahirkan sintesis keadilan yang baru.

Mengakhiri perjuangan atas nama moral bersama tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam kesadaran kritis kader. Sebab, justru dalam dialektika itulah organisasi menemukan ruh perjuangannya.

Kader HMI tanpa perjuangan adalah kader yang kehilangan kedaulatannya sebagai organisasi perjuangan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 AD HMI.

“HMI Restorasi untuk HMI Satu.”

Giandra News
Editor