SORONG, Giandra News – Langkah tegas yang dilakukan oleh Tim Polda Papua Barat Daya dalam membongkar praktik mafia BBM subsidi patut diapresiasi. Penindakan terhadap armada pengumpul BBM ilegal bukan sekadar operasi rutin, melainkan bukti bahwa negara masih hadir untuk melindungi hak rakyat atas distribusi energi yang adil dan merata.
BBM subsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan aktivitas rakyat. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan terhadap distribusi BBM subsidi adalah pelanggaran serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketika praktik mafia dibiarkan tumbuh, yang dirampas bukan hanya bahan bakar, tetapi juga keadilan sosial serta kepercayaan publik terhadap negara.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik mafia BBM telah lama menjadi persoalan yang merugikan banyak pihak. Kelangkaan, antrean panjang, hingga ketimpangan distribusi adalah konsekuensi nyata yang harus ditanggung masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat tidak terus diabaikan.
Keberanian aparat dalam melakukan penindakan ini menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan terukur menunjukkan bahwa praktik-praktik ilegal yang selama ini merugikan rakyat tidak boleh lagi dibiarkan berlangsung. Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa hukum masih memiliki daya untuk bekerja secara nyata di tengah masyarakat.
Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong memberikan apresiasi atas kinerja Polda Papua Barat Daya dalam membongkar jaringan mafia BBM subsidi. Upaya ini diharapkan tidak berhenti sebagai tindakan sesaat, tetapi menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga distribusi energi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih jauh, langkah ini juga diharapkan mampu menjadi pintu masuk untuk pembenahan sistem distribusi BBM secara menyeluruh. Pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam penyaluran, serta sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi hal penting agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu, serta tidak tunduk pada kepentingan apapun.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan janji rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir dan bekerja untuk mereka.
Jika negara serius, maka mafia harus habis bukan dilindungi.(Tim/red)
Tinggalkan Balasan