(Belajar dari Fatimah Azzahra sang Mahasiswa Kedokteran)
Tulisan ini dibuat sebagai refleksi Hari Sumpah Pemuda di tengah situasi politik nasional yang semakin mengundang kegelisahan. Di tengah persoalan rakyat, perdebatan kebebasan berpendapat, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan kekhawatiran menyempitnya ruang demokrasi, memperingati Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan.
Sumpah Pemuda tidak cukup diucapkan dalam pidato, dicetak di spanduk, atau dijadikan slogan perayaan. Ia harus menjadi momentum untuk menengok sejarah, memeriksa keadaan hari ini, dan mempertanyakan apakah cita-cita pendahulu masih mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa.
Sumpah Pemuda Bukan Hafalan, Tapi Keberanian Intelektual
Setiap 28 Oktober, kita diingatkan pada peristiwa 1928 ketika pemuda dari berbagai latar belakang daerah dan organisasi merumuskan kesadaran bersama tentang tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. Mereka hidup di bawah kolonialisme, tanpa kemerdekaan politik, dalam ketimpangan yang telanjang.
Namun di tengah keterbatasan itu, mereka membangun kesadaran: masa depan tidak bisa digantungkan pada kehendak kekuasaan kolonial yang fasis. Perbedaan daerah, bahasa, dan asal-usul tidak boleh menjadi penghalang cita-cita bersama sebagai bangsa.
Di sinilah relevansi Sumpah Pemuda hingga hari ini. Ia bukan hanya tentang ikrar identitas, tapi tentang bagaimana sebuah generasi menjawab persoalan zamannya melalui pendidikan, organisasi, persatuan, dan perjuangan politik.
Maka ketika memperingati Sumpah Pemuda hari ini, pertanyaan yang jujur harus diajukan: Apakah persatuan masih memberi ruang bagi perbedaan pendapat? Apakah kemerdekaan menjamin setiap warga untuk menyampaikan kritik? Apakah pendidikan masih menjadi jalan kesadaran? Dan apakah kekuasaan yang dijalankan atas nama kepentingan nasional benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika kita melihat kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan kebebasan sipil, demonstrasi mahasiswa, dan relasi kuasa dengan masyarakat. Bagi sebagian orang, ini menimbulkan kekhawatiran atas masa depan demokrasi. Kekhawatiran itu harus diuji dengan fakta dan kebijakan konkret, namun prinsipnya jelas: demokrasi butuh ruang bagi warga untuk bertanya, berpendapat, berorganisasi, dan mengkritik keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Dari Fatimah Azzahra ke STOVIA: Ketika Dokter Ikut Menggagas Bangsa
Di tengah kegelisahan itulah ingatan saya tertambat pada sosok Fatimah Azzahra, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama itu membawa saya pada lembaran sejarah yang sering luput: bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan oleh elite politik dan militer, tetapi juga oleh pelajar, mahasiswa, kaum terdidik, tenaga kesehatan, dan kelompok masyarakat biasa.
Fatimah menjadi pengingat bahwa pendidikan kedokteran pernah memiliki hubungan erat dengan pergerakan nasional. Di balik profesi dokter, ada sejarah panjang tentang pendidikan, kesadaran sosial, dan keterlibatan kaum terdidik dalam menghadapi realitas masyarakat. Ruang pendidikan tidak hanya tempat mengejar pekerjaan, gelar, atau kedudukan, tapi juga tempat lahirnya pemikiran yang mempertanyakan ketidakadilan.
Mari kembali ke masa kolonial Belanda. Masyarakat pribumi hidup dalam tatanan yang tidak setara. Akses pendidikan modern terbatas, kesempatan tidak merata, dan kehidupan sosial dibentuk kebijakan kolonial. Dalam keadaan itu, pendidikan modern yang diakses segelintir pribumi menghadirkan kemungkinan baru. Ia tidak menghapus kolonialisme, tapi memberi kesempatan mempelajari ilmu, mengenal dunia, dan membandingkan nasib bangsanya dengan gagasan tentang kemajuan dan martabat manusia.
Dari lingkungan itulah tumbuh kelompok terdidik yang mempertanyakan keadaan. Mereka sadar, keterbelakangan rakyat bukan persoalan individual, melainkan terkait struktur sosial, kebijakan kolonial, dan minimnya akses pendidikan. Kesadaran inilah yang menjadi unsur penting pergerakan nasional.
Di antara lembaga pendidikan itu adalah STOVIA, School tot Opleiding van Inlandsche Artsen di Batavia. Dalam sejarah, STOVIA tidak hanya dikenal sebagai sekolah calon dokter pribumi, tapi juga sebagai rahim kesadaran kebangsaan. Para pelajarnya menyaksikan langsung bahwa akses pendidikan dan layanan kesehatan tidak lepas dari ekonomi dan struktur kuasa yang timpang.
Tentu, tidak semua pelajar STOVIA sejak awal berpandangan politik sama. STOVIA lahir sebagai lembaga dalam sistem kolonial, bukan pusat perlawanan. Namun justru di situlah pelajaran penting: sebuah ruang yang lahir dari kolonialisme dapat menjadi tempat tumbuhnya kesadaran yang melampaui tujuan awalnya.
Salah satu tokoh kuncinya adalah dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia memiliki perhatian besar pada pendidikan dan kemajuan pribumi. Gagasannya memperluas kesempatan belajar, termasuk menghimpun dana untuk pelajar pribumi, menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari pengetahuan.
Pada 1907, Wahidin berinteraksi dengan pelajar STOVIA dan menyampaikan gagasan perlunya usaha bersama memajukan pendidikan. Dari diskusi itulah, Soetomo dan kawan-kawan melahirkan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang dikenang sebagai tonggak Kebangkitan Nasional.
Budi Utomo memang tidak langsung mewakili seluruh rakyat dan belum menuntut kemerdekaan seperti gerakan belakangan. Namun kelahirannya menandai perkembangan penting: gagasan kemajuan mulai diwujudkan melalui organisasi modern yang menggerakkan kekuatan kolektif. Kebangkitan nasional tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari rangkaian percakapan, gagasan, dan kerja bersama.
Ilmu, Kepedulian Sosial, dan Jalan Panjang Menuju 1928
Sejarah STOVIA memberi gambaran bahwa mahasiswa kedokteran tidak harus membatasi diri pada akademik yang sempit. Ilmu kedokteran memang bertugas memahami penyakit dan menyelamatkan nyawa. Namun kesehatan masyarakat juga terkait lingkungan, tempat tinggal, pangan, sanitasi, kemiskinan, pendidikan, dan akses layanan. Dari situ, tenaga kesehatan dapat melihat bahwa kesehatan tidak selesai dengan pengobatan individual, karena ada kondisi sosial yang menentukan kualitas hidup.
Ini bukan berarti setiap mahasiswa kedokteran harus berpandangan politik seragam atau meninggalkan tanggung jawab akademik. Yang ditekankan adalah: ilmu dan kepedulian sosial tidak harus dipertentangkan. Seorang mahasiswa bisa tekun dalam disiplinnya sekaligus peka terhadap kebijakan publik dan menjaga kebebasan akademik.
Hal yang sama berlaku bagi mahasiswa hukum, ekonomi, teknik, pertanian, dan ilmu sosial lainnya. Setiap disiplin punya cara memahami kenyataan. Pendidikan menjadi bermakna ketika ilmu tidak berhenti sebagai hafalan atau syarat gelar, tapi menjadi kemampuan berpikir kritis, menilai bukti, dan memahami hubungan persoalan individual dengan keadaan sosial yang lebih luas.
Dari lingkungan kedokteran awal abad ke-20, kesadaran kebangsaan itu meluas. Para pemuda dari beragam daerah mulai menyadari mereka menghadapi persoalan yang saling terhubung. Meski berbeda budaya dan bahasa, mereka bisa membangun cita-cita bersama untuk masa depan yang tidak lagi ditentukan kolonial.
Perjalanan itu tidak mulus. Pergerakan menghadapi pengawasan dan tekanan pemerintah kolonial. Organisasi memiliki strategi berbeda: ada yang menekankan pendidikan, ada yang menempuh jalur politik, ada yang lebih radikal. Perbedaan itu justru menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan terbentuk melalui perdebatan, bukan pemikiran tunggal.
Dalam proses itu, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang berdiri pada 1926 berperan penting mempertemukan pelajar yang peduli pada pergerakan nasional. Keinginan membangun persatuan lintas kedaerahan semakin kuat.
Puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda Kedua, 27-28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres itu mempertemukan berbagai organisasi pemuda untuk merumuskan cita-cita bersama tentang tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. Hasilnya yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda menjadi tonggak identitas nasional.
Makna historisnya tidak hanya pada kalimat yang dihafalkan lintas generasi, tapi pada upaya membangun kesadaran bahwa persatuan harus diperjuangkan di tengah perbedaan.
Sumpah Pemuda adalah bagian dari proses panjang. Ia tidak langsung menghasilkan kemerdekaan. Setelah 1928, perjuangan berlanjut melalui organisasi, tulisan, pendidikan, dan perdebatan strategi mengakhiri kolonialisme, hingga proklamasi 17 Agustus 1945 yang landasannya telah dibangun oleh keterlibatan kolektif rakyat jauh sebelum itu.
Hari ini, merefleksikan Sumpah Pemuda berarti merefleksikan keberanian intelektual itu kembali. Seperti pelajar STOVIA dan seperti Fatimah Azzahra hari ini, pertanyaan terpenting bagi pemuda bukanlah di mana ia kuliah, melainkan apakah ilmunya masih berpihak pada kemanusiaan, kebebasan berpikir, dan keberanian untuk bersuara ketika demokrasi dipersempit.
Oleh: Aldi Haris (Ketua FMN Cabang Ternate)
Tinggalkan Balasan