MOROTAI, Giandra News — Aksi unjuk rasa puluhan Camerad Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Distrik Unipas di halaman Kantor Bupati, Jalan Muhajirin Baru, Morotai Selatan, berakhir ricuh, Senin (28/09/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIT itu awalnya digelar untuk menyoroti persoalan pelayanan publik dan kondisi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Massa aksi dipimpin Koordinator Lapangan Wandi Mancinam, dengan turut hadir Koordinator Wilayah BEM se-Indonesia Maluku Utara sekaligus Presiden BEM Unipas, Rifaldi Majid.
Saling Dorong Hingga Klaim Pemukulan, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Kericuhan bermula saat massa berusaha masuk ke area kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa dengan aparat keamanan gabungan dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Situasi semakin memanas sekitar pukul 11.02 WIT. Koordinator Aksi Wandi Mancinam mengklaim salah satu massa aksi bernama Ikal menjadi korban dugaan pemukulan oleh oknum aparat kepolisian.
Klaim tersebut memicu emosi massa. Wandi menyebut beberapa peserta aksi lainnya juga mengalami insiden dalam kericuhan, di antaranya Roki, Korlap Aldi, dan Vikram.
“Kami datang hanya menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat atas hasil investigasi Camerad SAMURAI Distrik Unipas,” ujar Wandi.
Menurut Wandi, aksi tersebut sejatinya untuk menagih janji Wakil Bupati Pulau Morotai. Namun, penyampaian aspirasi justru berujung benturan.
Aparat kepolisian akhirnya melancarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa aksi berhamburan menyelamatkan diri. Usai kericuhan, sejumlah peserta aksi diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Pulau Morotai terkait klaim pemukulan tersebut.
Bawa 10 Tuntutan, Dari Air RSUD Hingga Sengketa Lahan Bandara
Dalam aksinya, SAMURAI Distrik Unipas membawa 10 tuntutan yang merupakan hasil investigasi lapangan di sejumlah wilayah di Morotai.
Tuntutan tersebut meliputi krisis pelayanan dasar hingga persoalan agraria, di antaranya:
- Mendesak Pemkab Pulau Morotai menghadirkan sumur bor di RSUD Ir. Soekarno yang mengalami krisis air.
- Mendesak penambahan armada pemadam kebakaran.
- Mendesak pemerintah menghadirkan armada pencarian nelayan hilang asal Desa Sambiki yang dinilai layak.
- Mendesak Pemkab serius melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang tersebut.
- Mendesak Pemkab segera membuat Perbup atau Perda terkait penataan pedagang yang berjualan di emperan jalan.
- Mendesak Presiden, Gubernur Maluku Utara, dan Bupati Morotai segera menyelesaikan sengketa lahan masyarakat lingkar bandara dengan TNI AU.
- Mendesak BPN menghentikan penerbitan sertifikat tanah di atas lahan yang masih dalam sengketa.
- Mendesak Pemkab menghadirkan sumur bor dan menyediakan bibit bagi petani terdampak kekeringan.
- Mendesak Gubernur Maluku Utara bertanggung jawab atas tanaman warga yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan.
- Mendesak Gubernur Maluku Utara mempertimbangkan kembali kebijakan penertiban rumpon nelayan di Maluku Utara.
“Ini semua adalah keresahan masyarakat yang kami himpun. Kami hanya menagih janji pemerintah,” pungkas Wandi. (tim/red)
Tinggalkan Balasan