Wacana tentang seksualitas hingga hari ini masih sering dianggap tabu. Edukasi tentang hal ini pun masih sering dikurung dan dipenjarakan dalam ruang privat.
Masyarakat modern saat ini masih belum leluasa menelaah pengetahuan tentang seksualitas, meski abad ke-21 telah mengalami transformasi pengetahuan yang jauh lebih pesat.
Namun pada implementasinya, wacana seks masih diprivatisasi hingga terasa begitu asing. Hal ini perlu dijejak kembali, agar kita tak kehilangan otoritas atas pengetahuannya sendiri.
Filsuf Michel Foucault menegaskan, “Seks bukan hanya persoalan kenikmatan dan perasaan, hukum atau larangan, melainkan persoalan kebenaran dan kepalsuan.”
Pernyataan ini mengajak kita bertanya: apa sebenarnya yang perlu disamarkan dan ditutupi? Masyarakat yang mengaku modern nyatanya masih terperangkap pada kejumudan berpikir, akhirnya seksualitas seringkali disalahartikan sebagai satu bentuk perversitas atau penyimpangan.
Pengetahuan mengenai seksualitas hanya berakhir di bilik-bilik kamar, di tempat yang sunyi, dan terus bersembunyi di dalam isi kepala.
Di era “Post Truth”, di mana informasi yang keliru justru lebih mudah menyebar daripada kebenaran ilmiah, fundamentalnya kita mesti membebaskan pengetahuan agar tak terbelenggu dalam kebisuan. Sejatinya kita mesti terbuka pada kebenaran tentang seksualitas itu sendiri.
Fallacy Normalitas dan Akar Kekerasan Berbasis Orientasi
Masyarakat modern masih menganggap orientasi seksual yang berbeda sebagai hal yang menyimpang, sehingga banyak dari kita yang terpaksa memupuk kebohongan tentang identitas seksualitasnya sendiri.
Kelompok heteroseksual menganggap merekalah yang patut dikatakan normal, sedangkan kelompok minoritas seksual sering dilabeli abnormal. Mestinya kita menelanjangi fallacy berpikir yang tak berujung ini.
Pada kenyataannya, semua orientasi seksual yang terjadi adalah bagian dari keragaman manusia. Seseorang tidak memilih untuk menjadi biseksual, homoseksual, maupun heteroseksual.
Ketertarikan tersebut terangsang secara alamiah dan tidak dapat diubah secara paksa. Segelintir orang pun masih saja mengalami mispersepsi. Alih-alih merekonstruksi pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan, justru masyarakat modern masih menggenggam kebenaran palsu yang diwariskan tanpa kritik.
Faktor inilah yang kerap kali memicu kekerasan itu terjadi. Praktik victim blaming bahkan sering dijadikan sebagai bahan lelucon.
Ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak agar semua orang harus serupa dengan kelompok yang merasa lebih unggul orientasi seksualnya.
Padahal, pemaksaan keseragaman inilah yang justru melahirkan ketidakadilan. Ketika perbedaan dianggap sebagai ancaman, maka ruang dialog akan mati dan kekerasan akan tumbuh sebagai cara untuk menyeragamkan.
Jika kita melihat lebih jauh, kekerasan berbasis orientasi seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal, psikologis, dan sistemik. Mulai dari ujaran kebencian di media sosial, pengucilan di lingkungan keluarga dan kampus, hingga diskriminasi dalam akses pekerjaan.
Semua itu berakar dari satu hal yang sama, yaitu kegagalan kita untuk memahami bahwa perbedaan orientasi bukanlah sebuah pilihan yang bisa diperdebatkan, melainkan sebuah realitas kemanusiaan yang harus dihormati.
Seksualitas Sebagai Variasi, Bukan Penyakit yang Harus Diperangi
Sigmund Freud memberi wejangan yang hingga kini masih relevan, “Orientasi seksual yang berbeda dari kalangan mayoritas tentu bukan suatu keuntungan, tetapi itu bukan hal yang memalukan ataupun kebiasaan buruk, bukan pula degradasi. Hal ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai penyakit, saya menyebutnya sebagai variasi dari fungsi seksual.”
Kita mesti berjalan dengan kepekaan sosial, saling merangkul dan berupaya untuk saling mengingatkan dengan cara yang humanis. Tak perlu sampai memaksakan kehendak yang berujung pada upaya memerangi identitas seksual orang lain.
Memberikan stigma adalah bentuk dari ketidakadilan, kejahatan, dan kekejaman. Stigma tersebut dapat berdampak sangat buruk terhadap psikologis individu maupun kelompok.
Ia dapat memporak-porandakan kondisi mental yang pada akhirnya berujung pada pengalaman viktimisasi sekunder, di mana korban justru kembali menjadi korban karena disalahkan oleh lingkungannya.
Psikologis orang lain tentu adalah tanggung jawab kita bersama, jika ujaran atau tindakan apa pun yang kita lakukan dapat diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan. Karena itu, empati menjadi kunci utama dalam membangun relasi sosial yang sehat.
Masalah manusia memang selalu berkutat pada ketidaksepahaman dan kesalahpahaman. Namun, ada banyak hal yang lebih patut diperdebatkan dan bahkan dijadikan sebagai gerakan perlawanan bersama.
Kita perlu membangun kesadaran kolektif yang sepaham untuk memerangi sistem yang benar-benar mencederai keberlangsungan kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan struktural, korupsi, dan kerusakan lingkungan.
Ketimbang menghabiskan energi untuk mengurus birahi dan seksualitas individual orang lain yang tidak merugikan siapa pun, akan jauh lebih produktif jika energi tersebut kita arahkan untuk menciptakan ruang hidup yang lebih adil, aman, dan manusiawi bagi semua orang, tanpa terkecuali.
Oleh: Sirli Saputri Habib Abdurachman (Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Khairun)
Tinggalkan Balasan