Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Halmahera Tengah pada 8 Oktober 2026 lalu jelas bukan kunjungan biasa. Kehadirannya adalah pesan politik yang kuat: negara hadir, negara mendukung investasi, dan hilirisasi adalah harga mati.
Agenda Presiden pun tidak main-main. Ada ekspor perdana baterai kendaraan listrik, komersialisasi empat proyek raksasa, dan peletakan batu pertama untuk tujuh proyek baru sekaligus. Di atas kertas, ini adalah lompatan besar. Indonesia tidak lagi sekadar menjual tanah dan batu, tapi sudah menjual baterai untuk mobil listrik dunia.
Bagi negara dan investor, ini tentu kabar gembira. Nilai tambah naik, ekspor melonjak, investasi tumbuh. Semua indikator makro terlihat hijau.
Tapi di tengah gegap gempita itu, ada satu pertanyaan yang tak boleh kita lewatkan: bagaimana nasib warga yang hidup persis di sekeliling kawasan industri itu?
Apakah dengan diresmikannya 11 proyek strategis itu, kesenjangan otomatis menyempit? Apakah kesejahteraan warga lingkar tambang otomatis terangkat? Apakah lingkungan mereka otomatis lebih terjamin?
Atau jangan-jangan, kita masih sibuk mengukur keberhasilan dari angka investasi dan nilai ekspor, sementara persoalan paling dekat – soal lahan, air, udara, dan lapangan kerja warga lokal – belum mendapat porsi yang seimbang?
Jangan Hanya Menghitung Pertumbuhan
Inilah yang perlu kita kritisi. Hilirisasi memang penting. Negara butuh investasi, industri butuh kepastian, ekonomi butuh mesin pertumbuhan baru. Itu tidak bisa dibantah.
Namun masalahnya muncul ketika kita hanya fokus pada pertumbuhan, dan lupa pada pemerataan.
Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Ekspor yang naik tidak otomatis membuat dapur warga sekitar industri ikut mengepul. Proyek yang bertambah tidak otomatis menghapus ketimpangan dan kerusakan lingkungan.
Kita harus jujur bertanya: keberhasilan hilirisasi ini milik siapa? Apakah ini keberhasilan bersama, atau hanya keberhasilan negara, perusahaan, dan pemilik modal? Sementara warga di sekitar IWIP justru menjadi pihak yang paling pertama merasakan risikonya?
Ini bukan soal menolak investasi. Ini justru soal memastikan investasi tidak kehilangan tujuan utamanya: mensejahterakan manusia.
Warga Lokal Tidak Boleh Jadi Penonton di Tanahnya Sendiri
IWIP hari ini telah mengubah wajah Halmahera Tengah total. Ekonomi bergerak, orang berdatangan, infrastruktur tumbuh. Tapi perubahan besar itu menuntut tanggung jawab yang juga besar.
Ada pekerjaan rumah yang tidak bisa ditutup-tutupi: soal pembebasan lahan yang adil, soal limbah yang dikelola dengan benar, soal debu dan air, serta soal siapa yang paling menikmati kue ekonomi ini.
Warga lingkar industri tidak boleh hanya menjadi penonton dari kemajuan yang terjadi di halaman rumahnya sendiri.
Mereka berhak mendapat manfaat yang adil. Bukan sekadar janji jadi tenaga kerja, tapi lapangan kerja yang layak. Bukan sekadar program CSR seremonial, tapi peningkatan skill, peluang usaha lokal, dan akses pelayanan publik yang benar-benar naik kelas. Dan yang paling penting, mereka berhak dilindungi dari dampak buruk industri.
Jangan sampai kekayaan alam dikeruk besar-besaran, triliunan rupiah investasi mengalir, tapi warga yang tinggal 500 meter dari pagar pabrik justru menanggung beban paling berat.
Jika itu yang terjadi, maka pembangunan kita sedang sakit dan perlu dievaluasi.
Momentum yang Seharusnya Tidak Berhenti di Seremonial
Kunjungan Presiden seharusnya tidak berhenti di gunting pita dan foto bersama baterai mobil listrik. Momentum itu harusnya dipakai untuk mendengar langsung suara dari bawah – suara petani, nelayan, mama-mama pasar, dan anak muda Halteng yang hidup di sekitar kawasan industri.
Negara harus hadir dalam dua wajah. Wajah pertama sebagai pemberi kepastian bagi investor. Wajah kedua, yang jauh lebih penting, sebagai penjamin hak-hak rakyatnya.
Evaluasi proyek strategis tidak boleh hanya soal berapa megawatt listrik yang dihasilkan atau berapa miliar dolar ekspor yang dicapai. Harus ada rapor yang jujur soal sosial dan ekologinya. Bagaimana limbahnya? Bagaimana reklamasi lahannya? Apakah pembebasan lahannya sudah adil? Apakah UMKM lokal benar-benar tumbuh?
Keberhasilan industri tidak boleh dibangun di atas penderitaan warga dan kerusakan lingkungan.
Pada akhirnya, kita perlu mengubah definisi kemajuan. Kemajuan bukan hanya soal gedung IWIP yang megah dan deretan smelter yang menyala 24 jam. Kemajuan adalah ketika kesenjangan mengecil, lingkungan tetap terjaga, dan anak-anak Halmahera Tengah punya masa depan yang lebih baik, bukan hanya jadi pekerja di tanahnya sendiri.
Kita butuh diversifikasi ekonomi. Halteng tidak boleh hanya bergantung pada tambang. Potensi perikanan, perkebunan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus ikut didorong. Agar ketika tambang suatu saat habis, ekonomi warga tetap hidup.
Sebab kekayaan alam ini bukan sekadar komoditas ekspor. Ini adalah ruang hidup, ini adalah warisan untuk anak cucu.
Dan keberhasilan yang sejati bukan diukur dari seberapa besar keuntungan yang kita kirim ke luar negeri, tapi dari seberapa besar manfaat yang tinggal dan dirasakan di Weda, di Patani, dan di seluruh Halmahera Tengah.
Oleh: Burhan Hi. Musa
Tinggalkan Balasan